Pamekasan – Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (BAKORWIL) Pamekasan melakukan rapat sinkronisasi penerapan kurikulum anti Narkoba bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim. (Selasa, 30/08)

Sinkronisasi dilakukan untuk memperkuat dan memperluas jangkauan penerapan kurikulum terintegrasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tingkat SMP dan SMA di sekolah-sekolah se wilayah kerja Bakorwil Pamekasan. Pemaparan ini di sampaikan oleh Kasi Pencegahan BNNP Jatim, Danang Sumiharta.

Peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia termasuk di Jawa Timur, telah menyebar kemana-mana, hingga keberbagai kalangan masyarakat. Tidak hanya sampai pada masyarakat biasa, tapi juga sampai pada kalangan pejabat, aparat penegak hukum, petugas keamanan, dewan rakyat, pelaku usaha, pejalajar dan mahasiswa.

Kasi Pencegahan BNNP Jatim, Danang Sumiharta menjelaskan, uji coba penerapan kurikulum anti Narkoba telah berhasil dilakukan di beberapa sekolah di Surabaya dan diharapkan tahun 2016 ini bisa diterapkan di sekolah lain minimal pada 2 mata pelajaran.

“Penerapan kurikulum anti Narkoba terintegrasi ini nantinya akan menjadi salah satu kriteria penilaian Aksi Sekolah Bersih Narkoba (ASBN) 2016,” tambah Danang Sumiharta di akhir paparannya.(BKW4)

Pamekasan – Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan (Rabu, 11/05) mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Pelayanan Publik Bidang Pertanahan di Ruang Rapat Bakorwil Pamekasan. Layanan pertanahan dimaksudkan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat/badan hukum serta stake holder, baik mengenai persyaratan, prosedur, waktu maupun biaya layanan, serta terwujudnya akuntabiltas layanan pertanahan.

Pelaksanaan pelayanan harus sesuai dengan Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan (SP&PP). Fungsinya yaitu mewujudkan kepastian hukum sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Dr. Yagus Suyadi, S.H, M.Si dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, menyampaikan dalam rakoor tersebut, “Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka tanah perlu dilakukan pendaftaran”.