RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Keterisian Data Pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2015 More »

BAKORWIL PAMEKASAN

More »

RAKOR BAKORWIL PROVINSI JAWA TIMUR

Tindaklanjut pembahasan persiapan penataan kelembagaan dan penyusunan tupoksi Bakorwil Provinsi Jawa Timur More »

RAKOR BAKORWIL PROVINSI JAWA TIMUR

Tindaklanjut pembahasan persiapan penataan kelembagaan dan penyusunan tupoksi Bakorwil Provinsi Jawa Timur More »

RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI

HIPPA/GHIPPA PROVINSI JAWA TIMUR TINGKAT BAKORWIL TAHUN 2015 Se Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pameaksan More »

EVALUASI DAMPAK DIKLAT PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

More »

RAPAT KOORDINASI PROGRAM TENAGA KERJA (TKI PASCA/PURNA)

More »

Evaluasi SAKIP

BAKORWIL PAMEKASAN, Selasa 23 Juni 2015 Menggelar Evaluasi Sakip bersama Inspektorat Jatim, Biro Organisasi Setda Jatim More »

Rapat Sinkronisasi Deteksi Dini Masyarakat Tahun 2016

More »

 

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERTANAHAN

rRAKOOR PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERTANAHANPamekasan – Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan (Rabu, 11/05) mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Pelayanan Publik Bidang Pertanahan di Ruang Rapat Bakorwil Pamekasan. Layanan pertanahan dimaksudkan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat/badan hukum serta stake holder, baik mengenai persyaratan, prosedur, waktu maupun biaya layanan, serta terwujudnya akuntabiltas layanan pertanahan.

Pelaksanaan pelayanan harus sesuai dengan Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan (SP&PP). Fungsinya yaitu mewujudkan kepastian hukum sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Dr. Yagus Suyadi, S.H, M.Si dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, menyampaikan dalam rakoor tersebut, “Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka tanah perlu dilakukan pendaftaran”.

MONITORING DAN EVALUASI RASKIN KABUPATEN SUMENEP

    IMG-20160415-WA0025

    Raskin merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia.

    Penyaluran RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan RASKIN yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi RASKIN mulai tahun 2002, RASKIN diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan RASKIN menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan RASKIN.

    Menurut kepala Bidang Kemasyarakatan Drs. Moh. Iskandar Z. saat melakukan monitoring dan evelausi raskin di Kabupaten Sumenep (21/04), bahwa keberhasilan program raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Tepat administrasi.

    Mantan Kepala Sub Bagian Sungram itu juga mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. (Bkw4)

Rapat Sinkronisasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pantai Tahun 2016

DSCN1111Pamekasan –  Pencemaran lingkungan hidup di daerah pantai merupakan masalah besar yang harus segera diselesaikan bersama karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan  kita.  Untuk  menyelesaikan masalah  pencemaran tersebut,  tentunya harus mengetahui sumber pencemar, bagaimana proses pencemaran terjadi, serta bagaimana langkah penyelesaian pencemaran lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bakorwil Pamekasan mengadakan Rapat Sinkronisasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pantai Tahun 2016 yang diikuti oleh Badan Lingkungan Hidup(BLH), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan serta Dinas Pengairan Kabupaten / Kota se wilayah kerja Bakorwil Pamekasan pada hari Selasa, 15 Maret 2016.