Pamekasan – Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (BAKORWIL) Pamekasan melakukan rapat sinkronisasi penerapan kurikulum anti Narkoba bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim. (Selasa, 30/08)

Sinkronisasi dilakukan untuk memperkuat dan memperluas jangkauan penerapan kurikulum terintegrasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tingkat SMP dan SMA di sekolah-sekolah se wilayah kerja Bakorwil Pamekasan. Pemaparan ini di sampaikan oleh Kasi Pencegahan BNNP Jatim, Danang Sumiharta.

Peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia termasuk di Jawa Timur, telah menyebar kemana-mana, hingga keberbagai kalangan masyarakat. Tidak hanya sampai pada masyarakat biasa, tapi juga sampai pada kalangan pejabat, aparat penegak hukum, petugas keamanan, dewan rakyat, pelaku usaha, pejalajar dan mahasiswa.

Kasi Pencegahan BNNP Jatim, Danang Sumiharta menjelaskan, uji coba penerapan kurikulum anti Narkoba telah berhasil dilakukan di beberapa sekolah di Surabaya dan diharapkan tahun 2016 ini bisa diterapkan di sekolah lain minimal pada 2 mata pelajaran.

“Penerapan kurikulum anti Narkoba terintegrasi ini nantinya akan menjadi salah satu kriteria penilaian Aksi Sekolah Bersih Narkoba (ASBN) 2016,” tambah Danang Sumiharta di akhir paparannya.(BKW4)

Pamekasan – Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan (Rabu, 11/05) mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Pelayanan Publik Bidang Pertanahan di Ruang Rapat Bakorwil Pamekasan. Layanan pertanahan dimaksudkan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat/badan hukum serta stake holder, baik mengenai persyaratan, prosedur, waktu maupun biaya layanan, serta terwujudnya akuntabiltas layanan pertanahan.

Pelaksanaan pelayanan harus sesuai dengan Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan (SP&PP). Fungsinya yaitu mewujudkan kepastian hukum sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Dr. Yagus Suyadi, S.H, M.Si dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, menyampaikan dalam rakoor tersebut, “Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka tanah perlu dilakukan pendaftaran”.

    Raskin merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia.

    Penyaluran RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan RASKIN yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi RASKIN mulai tahun 2002, RASKIN diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan RASKIN menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan RASKIN.

    Menurut kepala Bidang Kemasyarakatan Drs. Moh. Iskandar Z. saat melakukan monitoring dan evelausi raskin di Kabupaten Sumenep (21/04), bahwa keberhasilan program raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Tepat administrasi.

    Mantan Kepala Sub Bagian Sungram itu juga mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. (Bkw4)