BAKORWIL PAMEKASAN
Evaluasi SAKIP
BAKORWIL PAMEKASAN, Selasa 23 Juni 2015 Menggelar Evaluasi Sakip bersama Inspektorat Jatim, Biro Organisasi Setda Jatim More »
Focus Group Discussion (FGD) Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan
Focus Group Discussion (FGD) Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan
RAPAT SINGKRONISASI PENGELOLAAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
RAPAT SINKRONISASI
Pamekasan, Kamis (16/02) Rapat Sinkronisasi Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral/Peningkatan Sarana Kelistrikan Desa Tahun 2017.
FGD PENGEMBANGAN TEBU DI MADURA
Pamekasan, (Kamis, 09/02) Kondisi Pertebuan di Madura saat ini sedang dalam kondisi memprihatinkan, boleh dikatakan berada pada titik terendah dengan luas areal tanaman tebu yang cenderung menurun. Telah terjadi penurunan jumlah areal tanaman tebu di Madura dimana pada tahun 2014 terdapat areal tanaman tebu sekitar 2.600 Hektar an sedang di tahun 2015 hanya terdapat sekitar 2.400 Hektar an.
Keadaan ini diakibatkan oleh adanya atau kombinasi beberapa hal yaitu Adanya penggunaan bantuan sosial untuk penanaman tebu yang tidak sesuai aturan yang saat ini sedang ditangani oleh penegak hukum di Sampang, bahkan di Bangkalan pun khabarnya telah masuk dalam radar penyeledikan aparat penegak hukum, sehingga membuat sebagian petugas perkebunan menjadi apatis terhadap pengembangan tebu di Madura. Selain dari itu, Adanya pengurus kelompok-kelompok petani yang bersikap tidak jujur terhadap anggotanya, sehingga pada gilirannya menimbulkan sikap yang kurang bersahabat petani terhadap tanaman tebu.
Kepala Bakorwil Pamekasan Dr. H. Asyhar, MM mengatakan, Percepatan luas areal tanaman tebu ini dapat berasal dari pemanfaatan tanah kas desa yang berada di Madura, model hubungannya adalah B to B dengan PTP X. Bentuk hubungan tersebut dapat berupa, menanami sendiri tanaman tebu dibawah bimbingan PTPN X, hubungan sewa lahan dan hubungan kerja sama.
“Saya berharap perluasaan tanaman tebu ini nantinya tidak berhenti pada tanah kas desa, tetapi juga pemilik tanah-tanah lain yang berminat menanam tebu serta dapat menjadi alternatif tanaman pengganti bagi tanaman tembakau yang saat ini masa depannya kurang baik”. Pungkasnya. (Bkw4)
FGD KERAPAN SAPI TANPA KEKERASAN
Pamekasan (Senin, 30/01), Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan bersama para Sekretaris Daerah, Disparpora, Dinas Peternakan, Tokoh Pengerap, Ketua Paguyuban Kerapan dan Pemerhati Kerapan se Madura melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mendorong Kabupaten se Madura untuk menyusun regulasi tentang peraturan kerapan sapi tanpa kekerasan, dimulai dari eks. Kawedanan dan kabupaten.
Bupati Pamekasan, Achmad Syafii dalam hal ini sebagai Tenaga Ahli mengatakan, pelaksanaan kerapan sapi memang selayaknya tanpa kekerasan. Hal itu sudah menjadi keinginan para Bupati se Madura. Oleh karenanya sebagai implementasi tindak lanjut hasil FGD, para Sekretaris Daerah se Madura sepakat akan membuat payung hukum terhadap pelaksanaan kerapan sapi tanpa kekerasan. Namun pelaksanaan kerapan sapi tanpa menggunakan kekerasan selain di dasari dengan payung hukum harus mendapat dukungan dari semua pihak, meskipun ada sebagian aspirasi dari pemilik sapi kerapan (pangerap) yang masih menginginkan sistem rekeng (Kekerasan). (Bkw4)
