June 16, 2021

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERTANAHAN

1 min read

rRAKOOR PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERTANAHANPamekasan – Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan (Rabu, 11/05) mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Pelayanan Publik Bidang Pertanahan di Ruang Rapat Bakorwil Pamekasan. Layanan pertanahan dimaksudkan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat/badan hukum serta stake holder, baik mengenai persyaratan, prosedur, waktu maupun biaya layanan, serta terwujudnya akuntabiltas layanan pertanahan.

Pelaksanaan pelayanan harus sesuai dengan Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan (SP&PP). Fungsinya yaitu mewujudkan kepastian hukum sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Dr. Yagus Suyadi, S.H, M.Si dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, menyampaikan dalam rakoor tersebut, “Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka tanah perlu dilakukan pendaftaran”.

Pendaftaran Tanah meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar. Langkah yang harus dilakukan adalah Pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis dan penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Surabaya, Dr. Agus Widiyarta S.Sos, M.Si menambahkan, “Untuk memperbaiki kualitas pelayanan, salah satunya adalah dengan penguatan pengawasan dari segi internal (atasan langsung dan fungsional) dan eksternal (DPR/DPRD, Masyarakat, Ombudsman). Selain itu, perlu adanya reformasi untuk mendukung perbaikan kinerja birokrasi, efisiensi kegiatan  pemerintahan dan proses demokratisasi”. (BKW4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *